Penembakan Tiga ASN Di Jayawijaya memicu desakan kuat dari sejumlah anggota DPR dan DPD agar pemerintah mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Para wakil rakyat meminta aparat tidak hanya mengejar pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri pihak yang merencanakan hingga jaringan yang mendukung aksi kekerasan tersebut.
Insiden maut itu terjadi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 15.45 WIT. Tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya kehilangan nyawa dalam peristiwa tersebut.
Ketiga korban masing-masing berinisial AR, WB, dan AAM. AR menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Sementara itu, WB dan AAM bekerja sebagai ASN pada instansi yang sama.
Sebelum insiden terjadi, ketiganya bergabung dengan rombongan Dinas Pertanian yang meninjau kegiatan cetak sawah. Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani menjelaskan bahwa rombongan tersebut tengah kembali menuju Wamena ketika kelompok bersenjata diduga menghadang perjalanan mereka dan melepaskan tembakan.
Peristiwa tersebut kemudian mendorong sejumlah wakil rakyat menyuarakan evaluasi keamanan sekaligus meminta pemerintah mengambil langkah tegas.
Komisi XIII DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion Syamsuddin Rogo mengecam keras aksi yang merenggut nyawa tiga pegawai Dinas Pertanian tersebut. Ia menilai tindakan kelompok bersenjata terhadap warga sipil tidak dapat memperoleh toleransi.
Menurut Mafirion, pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang sengaja menghilangkan nyawa warga sipil. Terlebih, aksi kekerasan serupa bukan pertama kali terjadi.
Ia juga menyoroti persoalan hak asasi manusia dalam kasus tersebut. Mafirion memandang serangan terhadap tiga pegawai Dinas Pertanian sebagai tindakan tidak manusiawi sekaligus pelanggaran HAM.
Selain merenggut tiga nyawa, insiden itu juga menimbulkan persoalan keamanan yang lebih luas. Mafirion menilai masyarakat yang tinggal di wilayah konflik dapat merasakan ketakutan ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.
Karena itu, pemerintah menghadapi tantangan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mencegah terulangnya kekerasan terhadap warga sipil.
Satgas Damai Cartenz dan Polres Jayawijaya saat melakukan olah TKP penembakan 3 ASN di Kabupaten Jayawijaya.
Komisi I DPR Dorong Aparat Bongkar Jaringan di Balik Serangan
Desakan lain datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta. Ia meminta aparat memperluas pengusutan kasus penembakan tiga ASN di Jayawijaya hingga menyentuh seluruh jaringan yang memiliki keterkaitan dengan serangan tersebut.
Menurut Sukamta, penyelidikan tidak cukup apabila aparat hanya menangkap orang yang melakukan penembakan secara langsung. Aparat juga perlu mencari pihak yang menyusun rencana, menyediakan senjata, serta memberi dukungan terhadap aksi kekerasan.
Sukamta menekankan kewajiban negara untuk menjamin keselamatan setiap warga. Perlindungan itu, menurutnya, juga sangat penting bagi ASN yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan, dan program ketahanan pangan di Papua.
Selain itu, ia menilai serangan terhadap masyarakat sipil perlu mendapatkan perhatian serius. Menurut Sukamta, aksi yang menyasar warga sipil dapat menunjukkan penggunaan teror dan rasa takut sebagai cara untuk mempertahankan pengaruh kelompok bersenjata.
Oleh sebab itu, pengungkapan kasus secara menyeluruh menjadi penting agar aparat dapat mengetahui pihak-pihak yang berada di balik rangkaian kekerasan tersebut.
Pansus Papua DPD Dorong Presiden Ambil Langkah
Wakil Ketua Pansus Papua DPD RI Filep Wamafma turut menyoroti penembakan tiga ASN di Jayawijaya. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan untuk menangani konflik Papua sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat sipil.
Filep meminta Presiden memimpin evaluasi nasional terhadap penanganan konflik di Papua. Menurutnya, pemerintah membutuhkan peta jalan penyelesaian yang jelas dan terukur.
Peta jalan tersebut, lanjut Filep, perlu mencakup target waktu, indikator keberhasilan, pembagian tanggung jawab antarinstansi, serta mekanisme pengawasan. Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat memiliki arah yang lebih jelas dalam menangani konflik.
Filep juga menempatkan keselamatan warga sipil sebagai prioritas. Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang menghadapi risiko di wilayah konflik.
Perhatian tersebut mencakup tenaga kesehatan, guru, ASN, pekerja pembangunan, masyarakat adat, perempuan, dan anak. Selain itu, pemerintah perlu menangani secara serius masyarakat yang harus mengungsi akibat konflik.
Keselamatan Warga Sipil Menjadi Sorotan
Penembakan tiga ASN di Jayawijaya akhirnya tidak hanya memunculkan tuntutan penegakan hukum terhadap pelaku. Peristiwa itu juga menguatkan desakan agar pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan dan penyelesaian konflik di Papua.
Mafirion menekankan tindakan tegas terhadap pelaku kekerasan. Sementara itu, Sukamta meminta aparat membongkar seluruh jaringan yang berperan dalam serangan, mulai dari perencana hingga pihak yang menyediakan dukungan. Di sisi lain, Filep mendorong pemerintah menyusun penyelesaian konflik yang lebih terukur dengan keselamatan masyarakat sipil sebagai prioritas.
Dengan demikian, para wakil rakyat menempatkan perlindungan warga sebagai bagian penting dalam penanganan konflik Papua. Masyarakat perlu memperoleh jaminan agar dapat bekerja, belajar, berobat, bepergian, serta mengakses pelayanan pemerintah tanpa menghadapi ancaman kekerasan.
