BPS Jelaskan Penentuan Desil DTSEN dan Kaitannya dengan Subsidi BBM

Desil DTSEN menjadi perhatian masyarakat setelah muncul pembahasan mengenai rencana penggunaan kelompok kesejahteraan sebagai salah satu acuan penyaluran BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Badan Pusat Statistik (BPS) pun menjelaskan cara menentukan desil, alasan statusnya dapat berubah, hingga posisinya dalam kebijakan subsidi.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan bahwa desil menggambarkan posisi keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membagi keluarga ke dalam 10 kelompok kesejahteraan.

Kelompok desil 1 mencakup 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara itu, desil 10 mencakup 10 persen keluarga yang menempati tingkat kesejahteraan paling tinggi secara relatif.

Pembagian tersebut tidak berarti BPS menentukan desil hanya dengan melihat jumlah pendapatan. BPS menggunakan sejumlah indikator untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi setiap keluarga.

Gunakan Beragam Data untuk Menentukan Desil

BPS menyusun DTSEN dengan mengintegrasikan sejumlah sumber informasi. Pada tahap awal, data tersebut menggabungkan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Selanjutnya, pemerintah memperkaya informasi tersebut menggunakan data dari PLN, Pertamina, dan BPJS Kesehatan. BPS juga mencocokkan informasi itu dengan administrasi kependudukan.

BPS kemudian terus memperbarui DTSEN melalui pemeriksaan langsung atau ground check serta berbagai sumber informasi lainnya.

Dalam menentukan posisi kesejahteraan keluarga, BPS mempertimbangkan banyak indikator. Faktor tersebut meliputi identitas kependudukan, tingkat pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kondisi tempat tinggal, sanitasi, dan akses air minum.

Selain itu, BPS mempertimbangkan kondisi disabilitas, kepemilikan aset, serta kepemilikan usaha. Oleh sebab itu, desil DTSEN tidak menunjukkan jumlah pendapatan seseorang secara langsung.

Desil justru menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi.

Mengapa Status Desil Bisa Terasa Tidak Sesuai?

Sebagian masyarakat mengeluhkan posisi desil yang mereka anggap tidak menggambarkan keadaan ekonomi terkini. BPS menyebut perubahan kondisi keluarga sebagai salah satu penyebab munculnya perbedaan tersebut.

Kondisi ekonomi dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Seseorang, misalnya, dapat kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan. Sebaliknya, sebuah keluarga juga dapat memperoleh pekerjaan baru atau menambah aset.

Perubahan tempat tinggal dan komposisi anggota keluarga juga dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi. Namun, sistem belum tentu langsung mencatat setiap perubahan ketika masyarakat memeriksa status desil mereka.

Selain itu, sistem menggunakan pendekatan peringkat relatif. Artinya, perubahan kondisi keluarga lain juga dapat memengaruhi posisi suatu keluarga dalam kelompok kesejahteraan.

Karena alasan tersebut, pemerintah terus memperbarui DTSEN. BPS menggunakan proses verifikasi, validasi, sinkronisasi data, dan pemeriksaan lapangan untuk meningkatkan akurasi informasi.

Dengan demikian, status desil tidak bersifat permanen. Posisi keluarga dapat berubah setelah sistem menerima informasi terbaru dan BPS melakukan pemeringkatan kembali.

Masyarakat Bisa Mengusulkan Pembaruan Data

Masyarakat yang merasa desil DTSEN tidak menggambarkan kondisi ekonominya dapat mengajukan pemutakhiran informasi melalui mekanisme yang pemerintah sediakan.

Salah satu jalurnya tersedia melalui pemerintah desa atau kelurahan. Masyarakat juga dapat menggunakan mekanisme usul dan sanggah melalui aplikasi Cek Bansos.

Selain itu, BPS menyediakan kanal DTSEN untuk mendukung proses pembaruan informasi. Namun, pengajuan perubahan tidak otomatis membuat sistem langsung mengganti status desil.

Kementerian terkait perlu melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap informasi yang masyarakat ajukan. Setelah proses tersebut, BPS akan mengolah data dan menjalankan pemeringkatan ulang secara berkala.

Mekanisme ini memungkinkan DTSEN mengikuti perubahan sosial ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu.

BPS Terus Mengevaluasi Akurasi DTSEN

BPS juga melakukan pemantauan secara berkala untuk menjaga kualitas DTSEN. Evaluasi mencakup kualitas informasi dan hasil pemeringkatan kesejahteraan.

Untuk meningkatkan ketepatan data, BPS menjalankan pencocokan informasi, verifikasi, validasi, serta pemeriksaan langsung di lapangan. Langkah tersebut bertujuan menekan kesalahan inklusi maupun eksklusi dalam proses pensasaran.

Pada DTSEN Versi 3 Tahun 2026, BPS memperbarui cakupan menjadi sekitar 95,98 juta keluarga atau 290,13 juta individu. Pembaruan tersebut mencakup informasi demografi dan hasil verifikasi lapangan.

Menurut BPS, proses tersebut menurunkan kesalahan inklusi menjadi sekitar 0,06 persen. Pemutakhiran juga memperbaiki klasifikasi kesejahteraan pada puluhan ribu keluarga.

Namun, angka 0,06 persen tersebut mengukur kesalahan inklusi dalam konteks pensasaran. Angka itu tidak berarti 0,06 persen dari seluruh masyarakat memiliki status desil yang salah.

Desil Bisa Menjadi Acuan Subsidi BBM, tetapi Tidak Berdiri Sendiri

Pembahasan desil DTSEN semakin mendapat perhatian karena pemerintah mempertimbangkannya dalam kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

BPS menegaskan bahwa desil tidak sama dengan kategori penghasilan. Sistem tersebut juga tidak secara sederhana memberi label kaya atau miskin kepada sebuah keluarga.

Desil memberikan gambaran posisi kesejahteraan berdasarkan sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi. Karena itu, BPS menilai pemerintah dapat memanfaatkan informasi tersebut sebagai salah satu dasar pensasaran subsidi BBM.

Namun, BPS menyarankan pemerintah tidak menggunakan desil sebagai satu-satunya indikator.

Konsumsi BBM memiliki karakteristik yang berbeda dengan bantuan sosial. Masyarakat menggunakan kendaraan untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, menjalankan usaha, menyediakan transportasi, atau memenuhi kebutuhan pribadi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengombinasikan desil dengan informasi lain agar kebijakan subsidi dapat menjangkau kelompok yang tepat. Pendekatan tersebut juga dapat membantu pemerintah mempertimbangkan kebutuhan produktif masyarakat sekaligus kondisi sosial ekonominya.