Protes Anak Muda India terhadap pemerintahan Narendra Modi menjadi salah satu gerakan sosial terbesar yang muncul dalam beberapa waktu terakhir. Ribuan pemuda di berbagai kota India turun ke jalan sejak Juni untuk menyuarakan kekecewaan terhadap sistem pendidikan nasional yang mereka nilai gagal menyediakan masa depan yang lebih baik.
Para demonstran menilai persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesempatan kerja. Banyak lulusan muda menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan karena persaingan yang semakin ketat dan terbatasnya lapangan kerja.
Gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi tekanan politik bagi pemerintah India setelah para pemuda berhasil mendorong mundurnya Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Mereka menyebut keputusan tersebut sebagai kemenangan atas perjuangan yang mereka lakukan selama berminggu-minggu.
Munculnya Partai Kecoak sebagai Simbol Perlawanan Anak Muda
Gerakan anak muda India ini mendapatkan perhatian besar setelah munculnya kelompok bernama Cockroach Janta Party (CJP) atau Partai Kecoak. Nama tersebut muncul sebagai bentuk sindiran terhadap Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang di pimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Ide pembentukan kelompok ini berasal dari Abhijeet Dipke, seorang lulusan Amerika Serikat. Ia membuat akun media sosial dan situs Partai Kecoak pada Mei lalu setelah pernyataan kontroversial Ketua Mahkamah Agung India, Surya Kant.
Dalam sebuah sidang, Surya Kant pernah menyebut kelompok pengangguran muda sebagai “kecoak” yang menyerang lembaga pemerintahan. Pernyataan tersebut memicu reaksi luas dan mendorong Dipke mengajak para pemuda untuk berkumpul melalui gerakan bernama Partai Kecoak.
Dalam waktu singkat, akun media sosial kelompok tersebut berhasil menarik lebih dari 22 juta pengikut. Jumlah itu bahkan melampaui jumlah pengikut Partai BJP di beberapa platform digital.
Partai Kecoak kemudian menjadikan isu kebocoran ujian pendidikan sebagai salah satu fokus utama perjuangan mereka. Mereka menuntut pemerintah bertanggung jawab atas masalah yang dianggap merugikan jutaan pelajar India.
Skandal Kebocoran Ujian Masuk Kedokteran Picu Kemarahan Publik
Salah satu pemicu utama gelombang demonstrasi adalah dugaan kebocoran soal National Eligibility Entrance Test (NEET), yaitu ujian nasional untuk masuk sekolah kedokteran di India.
Pada akhir Juni, lebih dari dua juta calon mahasiswa kedokteran harus mengikuti ujian ulang setelah muncul tuduhan bahwa soal ujian sebelumnya telah bocor. Pemerintah membatalkan hasil ujian pertama dan meminta peserta mengikuti proses seleksi kembali.
Keputusan tersebut menimbulkan keresahan karena ujian ulang memberikan beban tambahan bagi para peserta. Mereka harus mengeluarkan biaya lebih besar dan menghadapi tekanan mental setelah melalui persiapan panjang.
Kasus ini juga membawa dampak serius bagi sejumlah peserta. Salah satunya Sheikh Sana, remaja berusia 19 tahun yang meninggalkan pesan permintaan maaf sebelum mengakhiri hidupnya. Laporan media menyebutkan setidaknya 12 orang mengalami nasib serupa setelah menghadapi tekanan terkait ujian tersebut.
Ujian masuk kedokteran India memang terkenal sangat sulit. Banyak calon mahasiswa harus bersaing dalam jumlah besar untuk mendapatkan kursi yang terbatas. Karena itu, dugaan kebocoran soal membuat masyarakat mempertanyakan keamanan dan keadilan sistem pendidikan.
Selain NEET, muncul pula dugaan kebocoran dalam sejumlah ujian lainnya. Situasi tersebut akhirnya mendorong ribuan anak muda melakukan aksi protes dan meminta pemerintah segera melakukan perubahan.
Para pendukung Partai Kecoak atau Cockroach Janta Party (CJP) menggelar demo perdana di New Delhi, India, Sabtu (6/6/2026), untuk memprotes kebocoran soal ujian.
Tekanan Politik Membesar hingga Menteri Pendidikan Mundur
Sejak awal Juni, anggota Partai Kecoak bersama kelompok mahasiswa mulai mendesak Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan meninggalkan jabatannya. Mereka menilai menteri tersebut harus bertanggung jawab atas kegagalan pengawasan sistem ujian nasional.
Di New Delhi, aparat kepolisian dan pasukan paramiliter di kerahkan untuk mengendalikan aksi demonstrasi. Pemerintah menyatakan bahwa beberapa aksi tidak memiliki izin resmi sehingga pihak keamanan harus melakukan penertiban.
Namun, para demonstran tetap menyampaikan tuntutan mereka. Mereka meneriakkan seruan agar Dharmendra Pradhan dan Narendra Modi mundur dari jabatan masing-masing.
Juru bicara Partai Kecoak, Saurav Das, menilai aparat menggunakan tindakan berlebihan terhadap demonstran. Amnesty International India juga menyampaikan kekhawatiran mengenai dugaan pembatasan terhadap kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Menurut laporan yang beredar, sekitar 180 orang mengalami luka-luka selama rangkaian aksi berlangsung. Beberapa korban berasal dari kalangan demonstran maupun aparat keamanan.
Selain meminta pengunduran diri Menteri Pendidikan, kelompok pemuda tersebut juga menuntut pembebasan aktivis Sonam Wangchuk yang melakukan aksi mogok makan sejak 28 Juni. Mereka turut meminta kompensasi sebesar 10 juta rupee atau hampir Rp2 miliar bagi keluarga korban yang meninggal akibat tekanan setelah kasus kebocoran ujian.
Pemerintah India Siapkan Aturan Baru untuk Cegah Kebocoran Ujian
Setelah berlangsung selama beberapa pekan, gerakan protes tersebut akhirnya menghasilkan perubahan besar. Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri pada akhir pekan setelah tekanan publik semakin kuat.
Abhijeet Dipke menyebut keputusan tersebut sebagai keberhasilan perjuangan Partai Kecoak dan para pemuda India. Menurutnya, aksi tersebut membuktikan bahwa suara masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam pernyataan melalui media sosial X, Dharmendra Pradhan mengaku bertanggung jawab atas permasalahan kebocoran ujian masuk kedokteran. Ia juga menyampaikan penghargaan terhadap aspirasi dan harapan generasi muda India.
Sementara itu, Perdana Menteri Narendra Modi tetap memberikan apresiasi kepada Dharmendra atas kontribusinya dalam menjalankan kebijakan pendidikan nasional.
Pemerintah India kemudian mengumumkan rencana perubahan aturan terkait sistem ujian sekolah. Regulasi baru tersebut bertujuan memperketat hukuman bagi pihak yang terlibat dalam kebocoran soal.
Berdasarkan laporan media lokal, pelaku kebocoran ujian nantinya dapat menghadapi hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda yang nilainya mencapai lebih dari Rp900 juta.
Gelombang protes anak muda India terhadap pemerintahan Narendra Modi menunjukkan meningkatnya perhatian generasi muda terhadap kualitas pendidikan, transparansi seleksi, dan masa depan pekerjaan mereka. Gerakan ini menjadi pengingat bahwa isu pendidikan dapat berkembang menjadi persoalan politik ketika masyarakat merasa pemerintah tidak mampu memberikan solusi.
